JAKARTA, 23 Agustus (Reuters) – Mantan Menteri Sosial Indonesia Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara karena skandal transplantasi virus Covid-19 bernilai jutaan dolar, demikian putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.
Seorang hakim mengatakan mantan politisi itu “secara meyakinkan dihukum karena korupsi” setelah menerima suap 32,4 miliar rupiah ($ 2,25 juta) terkait dengan pengadaan barang untuk paket kesejahteraan COVID-19.
Politisi yang dinilai pengadilan mengganggu proses tender itu juga didenda 500 juta rupiah dan mengembalikan dana penyelewengan 14,5 miliar rupiah untuk pengeluaran pribadi.
Dalam putusan yang disiarkan, hakim mengatakan Juliari juga akan dilarang dari jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani hukuman penjara.
Juliari telah membantah melakukan kesalahan itu. Pengacaranya Maqdir Ismail menyebut hukuman itu, yang setahun lebih lama dari yang dikatakan penyidik, terlalu keras pada Senin dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.
Komisi Pemberantasan Transplantasi Indonesia (KPK) menetapkan Juliari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka Desember lalu.
Saat itu, penyidik antikorupsi menemukan uang tunai lebih dari satu juta dolar dalam koper dan peti kemas lainnya sehari sebelum mantan menteri menyerahkan diri.
Presiden Joko Widodo terpilih pada tahun 2014 dengan janji untuk memerangi transplantasi dan beberapa politisi terkemuka dipenjara karena korupsi selama masa jabatannya, tetapi ada kekhawatiran bahwa pengaruh lembaga anti-transplantasi telah berkurang.
Menurut otoritas pengawas global Transparency International (TI), Indonesia kehilangan tiga poin menjadi 102 dari 180 negara tahun lalu karena penurunan indeks korupsi.
($ 1 = 14.410.000 rupiah)
Ditulis oleh Kate Lamb; Diedit oleh James Pearson dan Ed Davies
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi