Jakarta (ANTARA) – Kementerian Negara Penguatan dan Reformasi Birokrasi RI dan Komisi Pelayanan Publik Australia (APSC) melanjutkan kerja sama peningkatan kapasitas dan pengelolaan pemerintahan sipil (ASN) dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).
“Tata kelola yang mendukung digital adalah prioritas kami saat ini. Kami berharap kerja sama antara APSC dengan kementerian kita semakin diperluas,” kata Menteri Penguatan Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa.
Dia mencatat bahwa kerja sama ini memberikan platform berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi Indonesia dan Australia untuk mendukung program prioritas reformasi birokrasi.
Selain itu, proyek kerjasama ini diinisiasi untuk membangun kapabilitas ASN Indonesia, khususnya di bidang sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, tata kelola, integritas, transformasi, dan manajemen digital, ujarnya.
“Kemampuan inovasi, layanan publik, dan transformasi digital akan kami dorong melalui Program Kemitraan Indonesia-Australia (Prospera),” tegas Menkeu.
Berita Terkait: ASN diimbau untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memperkuat literasi digital
Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams menyampaikan bahwa sebagai pegawai negeri sipil, ASN berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan efisien kepada warga negara serta tetap melakukan pekerjaan yang terbaik.
Untuk itu, Williams mengungkapkan kegembiraannya atas kerja sama kedua negara. Ia menilai, kedua instansi tersebut dapat bertukar pikiran dan berbagi pengalaman serta informasi mengenai tantangan terkait peran mereka di bidang reformasi birokrasi, kapasitas ASN, dan pelayanan publik.
“Saya mengharapkan kerjasama dan pertukaran pengalaman antara APSC dengan asosiasi departemen, seperti Badan Tata Usaha Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya.
Sebagai Duta Besar Australia pertama untuk Indonesia, Williams memuji kementerian yang memperkuat aparatur negara dan reformasi birokrasi yang tidak membeda-bedakan gender dalam hal kepemimpinan. Ia juga mendukung kesetaraan gender dan keterlibatan sosial perempuan dalam pelayanan publik di Indonesia.
Selain itu, Komisaris APSC Peter Woolcott mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah visioner untuk meningkatkan pelayanan publik dan kapabilitas ASN Indonesia.
“Kami siap berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang reformasi sektor publik, pelayanan publik dan transformasi digital yang telah diterapkan di Australia,” tandasnya.
Penguatan Mesin Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN bekerjasama dengan APSC pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2021. Sementara itu, kerja sama yang dijalin pada 2023 akan berakhir pada 2026.
Berita Terkait: ASN didorong mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik
Berita Terkait: KSP optimis milenial memenuhi pedoman human capital ASN 4
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi