JAKARTA, 21 Desember (Reuters) – Bursa Efek Indonesia memperingatkan bursa saham maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia (GIAA.JK) bisa dicopot, yang sahamnya dibekukan sejak Juni setelah mereka memasang obligasi syariah senilai 500 juta dolar AS. dolar dalam keadaan default.
Bursa mengutip aturan dalam sebuah pernyataan Senin malam bahwa mereka dapat menghapus saham perusahaan jika menghadapi kesulitan hukum atau keuangan yang mempengaruhi kelangsungan bisnisnya, atau jika sahamnya telah ditangguhkan setidaknya selama 24 bulan.
Tidak dijelaskan secara spesifik mengapa Garuda diperingatkan, tetapi disebutkan dalam pernyataan bahwa saham maskapai telah ditahan selama lebih dari enam bulan. Lanjut membaca
Daftar sekarang untuk akses GRATIS tanpa batas ke Reuters.com
mendaftar
Direktur Garuda Irfan Setiaputra mengatakan perusahaan akan menanggapi peringatan bursa dalam sebuah pernyataan.
Dalam konferensi pers Senin, Irfan mengatakan Garuda membuat proposal restrukturisasi utang yang akan diajukan kepada lessor dan kreditur untuk menegosiasikan kembali utangnya senilai $ 9,8 miliar, termasuk dengan menawarkan obligasi tanpa kupon, menjual obligasi baru, atau menerbitkan saham baru.
Maskapai ini menjalani reschedule pengadilan di Jakarta setelah sebuah perusahaan IT mendakwa pengadilan dengan utang yang belum dibayar.
Garuda membukukan kerugian $1,66 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2021, menurut laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit.
Daftar sekarang untuk akses GRATIS tanpa batas ke Reuters.com
mendaftar
Pelaporan oleh Bernadette Christina Munthe; Cakupan tambahan dari Fransiska Nangoy; Adaptasi oleh Gayatri Suroyo dan John Geddie
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi