Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.

Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.

Penegakan hukum pidana baru akan berdampak negatif pada kebebasan berekspresi, menghukum hubungan di luar nikah, mengkriminalkan akses ke informasi kesehatan reproduksi dan membatasi pers yang bebas dan terbuka

Teks surat (PDF)

WASHINGTON (1 Februari 2023) – Senator Edward J. Markey (D-Mass.) hari ini memperkenalkan sesama Senator Tammy Baldwin (D-Wis.), Tammy Duckworth (D-Ill.) dan Cory Booker (DN.J.) Menulis kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan keprihatinan tentang beberapa ketentuan KUHP baru negara tersebut, yang disahkan oleh DPR pada Desember 2022, yang jika ditegakkan, akan membahayakan hak dasar atas privasi, kebebasan berekspresi, dan akses ke perawatan kesehatan di masyarakat sipil Indonesia. Dalam surat mereka, para senator menekankan bahwa menegakkan ketentuan-ketentuan ini – termasuk menghukum perselingkuhan secara tidak adil, menuntut media berita atas kritik mereka terhadap pihak berwenang dan lembaga pemerintah Indonesia, dan mengkriminalisasi akses ke informasi tentang aborsi atau kontrasepsi – memiliki dampak negatif yang serius pada orang-orang. hak asasi manusia dan partisipasi Indonesia dalam perekonomian dunia.

“Sebagai legislator, kami sangat prihatin dengan beberapa ketentuan dalam undang-undang baru yang, jika diterapkan dan ditegakkan, dapat berdampak negatif bagi masyarakat sipil dan perlindungan hak asasi manusia.” tulis para senator dalam surat mereka kepada Presiden Indonesia Widodo. “Kami menulis untuk mendesak Anda untuk mempertimbangkan kembali penerapan ketentuan ini dan untuk memastikan bahwa setiap pasal yang terkandung dalam hukum pidana yang direvisi konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia dan prinsip-prinsipnya sendiri.”

“Selain isu HAM, kami juga ingin menyoroti potensi dampak undang-undang tersebut terhadap perekonomian Indonesia,” lanjut para senator. “Kami mendesak Anda untuk mempertimbangkan dampak ekonomi yang sangat besar di Indonesia yang akan terjadi jika lembaga keuangan besar membatasi investasi mereka di Indonesia karena hukum pidana yang baru.”

READ  Podcast Round-up Regional: MCO 3.0 Malaysia dan Krisis Covid di Indonesia, Asia News & Top Stories

###

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *