TEMPO.CO, jakarta – Perwakilan dari Dana Moneter Internasional (IMF) mengindikasikan pada hari Selasa bahwa biaya pinjaman Indonesia saat ini terlalu tinggi. Mereka berpendapat bahwa level tersebut tidak relevan dengan upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan keuangan.
Berdasarkan data Regional Economic Outlook Asia and Pacific IMF Oktober 2022, Indonesia termasuk dalam 3 besar negara dengan biaya pinjaman tertinggi, bersama dengan Bangladesh dan India. Jumlah pengembalian mata uang lokal sekitar 8 persen dengan jangka waktu 10 tahun.
James Walsh, Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia, dalam kunjungannya ke tempo Markas besar mengindikasikan pada hari Selasa bahwa dia secara pribadi lebih suka angka yang lebih rendah daripada yang sekarang.
Satu-satunya cara untuk menurunkan biaya bunga utang itu adalah melalui kebijakan fiskal yang kredibel dalam jangka waktu yang sangat lama, kata James. Dalam kurun waktu 10-15 tahun, Indonesia mampu menekan defisit anggaran ke level yang rendah.
Defisit atau defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara paling banyak 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Mempertimbangkan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah telah lama sangat berhati-hati. Tingkat utang publik juga sesuai dengan UU Keuangan Negara, yaitu kurang dari 60 persen dari PDB. Menurut James, biaya pinjaman saat ini dikatakan lebih rendah lagi.
RACHMAN KEDATANGAN
klik disini untuk mendapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi