Daftar sekarang untuk GRATIS akses tak terbatas ke Reuters.com
JAKARTA, 30 Maret (Reuters) – Indonesia telah mencabut izin konsesi dari 15 perusahaan yang mencakup 482.198,72 hektar (1,19 juta hektar) hutan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi di sektor sumber daya alamnya, kata kementerian investasi, Rabu.
Pada bulan Januari, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa lebih dari 2.000 izin pertambangan, perkebunan dan penggunaan hutan telah dicabut karena tidak memenuhi atau tidak digunakan, memperketat pengawasan terhadap sumber daya alam negara. Lanjut membaca
“Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main dan akan segera mencabut izin bagi mereka yang tidak bertindak sesuai aturan dan yang tidak memenuhi kewajibannya,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam keterangannya.
Daftar sekarang untuk GRATIS akses tak terbatas ke Reuters.com
Kementerian Penanaman Modal mengatakan izin telah dicabut berdasarkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan dan perusahaan telah diberikan waktu untuk mengklarifikasi dan meninjau status operasi mereka sebelum pencabutan izin menjadi permanen.
Perusahaan yang dicabut izinnya antara lain PT Aceh Intitimber dan PT Melapi Timber, serta perusahaan lain yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit dan kayu serta penebangan di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua.
Hingga awal Maret, Kementerian Penanaman Modal juga telah mencabut 283 izin pertambangan mineral dan 131 izin pertambangan batu bara, tambah pernyataan itu.
Daftar sekarang untuk GRATIS akses tak terbatas ke Reuters.com
Laporan oleh Bernadette Christina Munthe Pengeditan oleh Kanupriya Kapoor
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi