Kami mengontrol kualitas air laut dengan menghitung indeks nasional untuk 2020-2021, dan hasilnya ada empat provinsi dengan kualitas air yang tinggi.
Tangerang, Banten (ANTARA) – Ada empat provinsi dengan kualitas air laut yang tinggi di Indonesia, menurut Direktur Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dasrul Chaniago.
“Kualitas air laut kita kendalikan dengan menghitung indeks nasional periode 2020-2021, dan hasilnya ada empat provinsi yang kualitas airnya tinggi,” ungkapnya usai menghadiri PEMSEA Jaringan Pemerintah Daerah (PNLG) 2022 di sini bersama pada hari Kamis.
Empat provinsi itu adalah Bali, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, katanya.
Selain itu, 4 dari 34 provinsi di Indonesia tidak memenuhi indeks mutu nasional sebesar 59 poin, yaitu Papua, Kepulauan Riau, Aceh, dan Sulawesi Tenggara, tambahnya.
Berita Terkait: Polisi mengidentifikasi 14 tewas dalam kebakaran feri Kupang
Menurut Chaniago, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kontribusi jumlah sampah laut tertinggi pada periode 2017-2021, yakni sekitar 600.000 kilogram per meter persegi.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat jumlah sampah di laut terendah di bawah 100.000 kilogram per meter persegi.
“Sampah laut terdiri dari plastik 44 persen, sandang 12 persen, kaca dan keramik 15 persen, karet 9 persen, bahan lain 10 persen dan kayu 3 persen,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia ingin mengurangi 70 persen sampah plastik yang masuk ke laut pada tahun 2025.
Berita Terkait: Mengutamakan IPTEK untuk membuka potensi kelautan: Departemen
Sebelumnya, Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut berkisar antara 0,27 hingga 0,27 kebohongan 0,59 juta ton per tahun.
“Sekarang Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius untuk menangani sampah plastik, yaitu mengurangi sampah (plastik) yang berakhir di laut hingga 70 persen pada tahun 2025. Target ini tertuang dalam rencana aksi Perpres Nomor 83 Tahun 2018, kita punya waktu tiga tahun untuk melaksanakannya,” katanya, Rabu.
Berita Terkait: Kepresidenan G20 Indonesia mempromosikan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan
Berita Terkait: Komunitas dunia harus bersiap menghadapi pandemi di masa depan: pelayanan
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi