Michelle Limenta (The Jakarta Post)
BONUS
Jakarta ●
Sen, 5 Desember 2022
Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengisyaratkan pada bulan September bahwa Indonesia dapat kalah dalam sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel mentahnya, ia melaporkan Reuterstetapi presiden juga menekankan bahwa larangan tersebut telah membantu ekonomi Indonesia dengan baik dan akan diperluas ke komoditas lain terlepas dari keputusan WTO.
Sekitar dua bulan kemudian, pada tanggal 30 November, WTO akhirnya menerbitkan di situs webnya laporan dari Badan Penyelesaian Sengketa, yang menemukan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia dan persyaratan pengolahan dalam negeri (DPR) tidak sesuai dengan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Pasal ini melarang anggota WTO untuk memberlakukan atau mempertahankan larangan atau pembatasan ekspor dan impor selain tarif, pajak, dan pungutan lainnya.
Untuk membenarkan langkah inkonsisten Pasal XI:1, Indonesia mengandalkan ketentuan “carve-out” dalam GATT Pasal XI:2(a) dan ketentuan “pengecualian umum” dalam GATT Pasal XX(d). Namun, Panel juga mencatat bahwa Indonesia telah gagal menunjukkan bahwa langkah-langkahnya telah diterapkan sementara untuk mencegah atau memitigasi kekurangan kritis produk-produk esensial untuk Indonesia berdasarkan Pasal XI:2(a) atau untuk memastikan kepatuhan yang diperlukan terhadap undang-undang atau peraturan sebagaimana ditentukan. dalam Pasal XX(d).
untuk membaca keseluruhan cerita
BERLANGGANAN SEKARANG
Dari Rp 55.500/bulan
- Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
- e-mail surat kabar harian digital
- Tidak ada iklan, tidak ada gangguan
- Akses istimewa ke acara dan program kami
- Mendaftar untuk buletin kami
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi