Kepala polisi Indonesia mendorong penegakan hukum Internet yang kontroversial dengan lebih lembut

JAKARTA (Reuters) – Kapolri mendesak para pejabat untuk menggunakan lebih banyak keleluasaan dalam menegakkan undang-undang internet di negara itu setelah pemerintah mengisyaratkan bahwa undang-undang yang melibatkan jurnalis, akademisi, dan tokoh oposisi sedang ditinjau.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008, yang mengatur aktivitas online termasuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, telah lama dikritik karena interpretasinya yang luas.

Dalam surat edaran yang diterbitkan Senin malam, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendesak aparat untuk berhati-hati saat mengusut laporan pelanggaran digital dan memprioritaskan “restorative justice” seperti mediasi ketimbang penegakan hukum.

Pedoman tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas penerapan undang-undang tersebut, “yang dianggap bertentangan dengan hak publik atas kebebasan berekspresi di ruang digital.”

Menurut Damar Juniarto dari Digital Advocacy Group, the Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), terdapat 786 kasus hukum antara tahun 2016 dan 2020, 88% di antaranya berakhir di balik jeruji besi.

Pada 2019, Baiq Nuril, seorang wanita di Lombok, dipenjara selama enam bulan setelah merekam percakapan telepon dengan bosnya untuk membuktikan bahwa bosnya melakukan pelecehan seksual, yang kemudian dibagikan secara online.

“Saya pernah menjadi korban,” Nuril, yang akhirnya diampuni oleh Presiden Joko Widodo, mengatakan kepada Reuters.

“Saya tidak ingin ada korban lagi.”

Pada tahun yang sama, seorang penyanyi dan aktivis oposisi Indonesia dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena menyebut saingan politiknya idiot dalam sebuah blog video.

“Ini (UU) batu besar yang sulit digerakkan dan itu sangat menghalangi demokrasi,” kata Damar.

Awal bulan ini, Presiden Joko Widodo mengatakan undang-undang tersebut harus dilaksanakan “seadil-adilnya” dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sementara menteri keamanan mengumumkan pekan ini bahwa telah dibentuk tim untuk meninjau undang-undang tersebut.

Namun, Damar SAFEnet mengatakan dia khawatir tim tersebut tidak melibatkan pihak independen dan mungkin tidak membuat perubahan signifikan.

“Saya khawatir ini hanya akan menghasilkan pedoman penafsiran,” katanya, tidak mempengaruhi reformasi.