Sekitar 1.160 PUMK menerima bantuan hukum dari program MMI: Kementerian

Sekitar 1.160 PUMK menerima bantuan hukum dari program MMI: Kementerian

JAKARTA (ANTARA) — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat 1.160 usaha mikro dan kecil (PUMK) dibantu 2.400 PUMK atau sekitar 52 persen melalui program Layanan Bantuan dan Bantuan Hukum (LBPH).

“Selain itu, pendaftaran Nomor Induk Usaha (NIB) untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah mencapai 100 persen atau 7.500 UMKM,” kata Panel Pakar Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM Yulis pada pertemuan ketiga. ulang tahun MicroMentor Indonesia (MMI) di Jakarta melalui keterangan resmi yang diterima, Sabtu.

Program MMI merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Mastercard, Commonwealth Bank dan Mercy Corps untuk mendorong UMKM meningkatkan keterampilannya.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan transformasi digital dan membangun ekosistem untuk mendukung bisnis, selain melindungi UMKM melalui keamanan siber.

“Kerjasama tersebut telah berhasil menciptakan dua program unggulan – Pendamping Akselerasi Digital UMKM (SIGAP UMKM) dan Garda Transformasi Usaha Mikro (Garda Transfumi) – yang telah menjangkau lebih dari 60.000 UMKM dan 20.000 relawan mentor sejak MMI diluncurkan pada 2019′ Yulis menambahkan.

Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sekitar 64,14 juta merupakan UMKM yang sebagian besar terkonsentrasi di sektor informal. Pada 2019, hanya empat persen UMK yang tersertifikasi. Oleh karena itu, Kementerian bertujuan untuk meningkatkan transformasi UMKM dari informal ke formal dengan mempromosikan dan mendukung usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum.

“Saya berharap kedepannya para relawan pendamping yang telah bekerja sama dengan MicroMentor terus berkembang dan menjadi bagian dari solusi percepatan transformasi usaha mikro dan transformasi digital UMKM,” ujarnya.

READ  Kemarahan ketika 31 penumpang berpaling dari penerbangan Ryanair ke Spanyol di Bandara East Midlands

Sementara itu, Presiden Direktur Commonwealth Bank Lauren Sulistiawati optimistis kerjasama tersebut dapat menjangkau 100.000 UMKM pada Januari 2023.

“Pendidikan keuangan tidak cukup untuk mencapai tujuan ini. Juga perlu dukungan mentor yang ahli,” tegas Sulistiawati.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis meyakini program MMI akan berdampak positif bagi UMKM dan perekonomian Indonesia.

Di awal tahun keempat, MMI akan memperluas fungsi dan layanan yang tersedia. Melalui sistem pelatihan virtual, Mastercard telah memberikan akses keahlian global dengan berbagai pakar dan perangkat keamanan siber untuk UMKM Indonesia dari Global Cyber ​​Alliance, yang dapat diakses melalui platform MMI.

Commonwealth Bank juga menawarkan dukungan dalam memberikan materi dan mentor terkait sistem pelatihan virtual dan webinar dengan topik terkait tata kelola perusahaan, sumber daya manusia (SDM) dan manajemen keuangan.

Berita terkait: Barang kesehatan dalam negeri yang bisa bersaing dengan impor: menteri
Berita terkait: Kemenhub uraikan program untuk mendukung digitalisasi UMKM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *