BONUS
Jakarta ●
Senin, 10 Mei 2021
Krisis COVID-19 yang berkepanjangan menyoroti biaya yang harus dibayar negara untuk pembuat kebijakan untuk memutuskan kebijakan versus sains untuk menanggapi pandemi. Sejarah seakan terulang kembali, ketika pemerintahan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Panitia Pengarah Badan Pendidikan Ideologi Pancasila (BPIP) membuka kesempatan untuk memimpin panitia pengarah. Badan Riset Nasional (BRIN).
Perpres No. 33/2021 tentang BRIN yang ditandatangani Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 28 April lalu, tidak secara spesifik menyebut peran Megawati di lembaga penelitian itu. Artinya, panitia diketuai oleh salah satu anggota Panitia Pengarah BPIP.
Namun Ketua BRIN yang baru, Laksana Tri Handoko, membenarkan setelah dilantik bahwa Megawati akan menjadi …
untuk membaca cerita lengkapnya
BERLANGGANAN SEKARANG
Mulai dari IDR 55,000 / bulan
- Akses tak terbatas ke konten kami di web dan di aplikasi
- Tanpa iklan, tanpa gangguan
- Langganan bonus untuk dibagikan
- Bookmark dan fungsi mode malam di aplikasi
- Berlangganan newsletter kami
“Ninja twitter bersertifikat. Ahli internet. Penggemar budaya pop hardcore. Baconaholic.”
You may also like
-
Aturan matematika ditemukan di balik distribusi neuron di otak kita
-
Para ilmuwan menemukan penjelasan untuk lubang gravitasi raksasa di Samudra Hindia
-
Peta baru yang akurat dari semua materi di alam semesta dirilis
-
Para ilmuwan mengatakan sepasang bintang yang sangat langka berperilaku sangat ‘aneh’
-
Lima Angsa Tewas Setelah Terbang Ke Saluran Listrik Hinkley | Berita Inggris