Orang Jepang ditangkap di Indonesia karena penipuan bantuan COVID

Pihak berwenang di ujung selatan pulau Sumatera Indonesia telah menahan seorang pengungsi Jepang yang dituduh melakukan penipuan di Jepang sehubungan dengan menerima sejumlah besar subsidi COVID-19 untuk usaha kecil yang membutuhkan, kata polisi, Rabu.

Mitsuhiro Taniguchi, 47, ditangkap oleh petugas imigrasi dan dibantu oleh polisi setempat Selasa malam di desa Kalirejo, kabupaten Lampung Tengah, kata juru bicara Polri Dedi Prasetyo.

Dicari polisi Jepang karena penipuan subsidi pandemi, Taniguchi meninggalkan Jepang ke Indonesia pada Oktober 2020, kata Prasetyo.

Taniguchi dan sekelompok kenalannya diduga membuat sekitar 1.700 aplikasi palsu untuk dana bantuan COVID-19. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo percaya bahwa mereka menerima subsidi sekitar 960 juta yen ($ 7,3 juta) untuk lebih dari 960 aplikasi tersebut.

Dia mengatakan tidak ada red notice terkait kasus Taniguchi, namun Polri telah mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mendeteksi keberadaannya sejak memasuki wilayah Indonesia.

“Kehadirannya di Indonesia menjadi ilegal setelah pihak berwenang Jepang mencabut paspornya,” kata Prasetyo seraya menambahkan bahwa Taniguchi diserahkan ke Departemen Pengawasan dan Penegakan Imigrasi dan pihak berwenang berkoordinasi dengan diplomat Jepang untuk proses deportasi.

Polisi Tokyo menangkap mantan istri Taniguchi dan dua putra mereka pada 30 Mei karena dicurigai melakukan penipuan, dan MPD Tokyo memasukkannya ke dalam daftar buronan internasional, menurut surat kabar Jepang The Mainichi Shimbun. Dikatakan ketiganya diduga menipu pemerintah dari 3 juta yen ($ 22.500) dalam subsidi COVID-19 dari Juni hingga Agustus 2020.

Skema ini terungkap pada Agustus 2020 ketika kantor yang menawarkan subsidi berkonsultasi dengan Departemen Kepolisian Tokyo. Taniguchi dilaporkan melarikan diri dari Jepang dua bulan kemudian, surat kabar Jepang The Asahi Shimbun melaporkan.

READ  Indonesia mengeluarkan aturan pelaksanaan untuk mereformasi hukum investasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.