Nol provinsi di Indonesia mencatat IPM rendah: BPS pada tahun 2022

Tidak ada lagi provinsi yang Status Pembangunan (IPM)-nya di bawah 60 atau (peringkat) dalam kategori rendah. Papua mencatat nilai IPM sebesar 61,39 pada tahun 2022. Kinerja ini menunjukkan bahwa Papua memiliki rata-rata IPM dengan tujuh provinsi lainnya

JAKARTA (ANTARA) — Provinsi Nol Indonesia mencatatkan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dengan skor di bawah 60, menurut Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Statistik Indonesia (BPS) Setianto.

“Tidak ada lagi provinsi yang status pembangunan atau IPM-nya di bawah 60 atau (tergolong) kategori rendah. Papua mencatat nilai IPM sebesar 61,39 pada tahun 2022. Pencapaian ini membuat Papua bersama tujuh provinsi lainnya memiliki tingkat IPM sedang,” jelas Setianto di Jakarta, Selasa.

Indonesia mencatat pertumbuhan HDI rata-rata 0,87 persen selama periode 2010-2019, katanya, menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan HDI telah menurun karena pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.

Berita Terkait: Perekonomian Indonesia tumbuh 5,72 persen yoy di Q3: BPS

Sementara skor HDI Indonesia mencapai 72,29 pada tahun 2021, HDI Indonesia naik 0,86 persen menjadi 72,91 tahun ini, terus pulih ke tingkat pra-pandemi, kata pejabat BPS Celebration.

Pada tahun 2022, BPS juga mencatat angka harapan hidup saat lahir sebesar 71,85 tahun, meningkat 0,39 persen dari tahun sebelumnya; rata-rata usia sekolah 8,69 tahun, naik 0,15 persen; tahun sekolah yang diharapkan naik 1,76 persen pada 13,10 tahun; dan konsumsi per kapita tahunan yang disesuaikan adalah 11.479.000 rupee, naik 2,90 persen.

Berita Terkait: Kedatangan wisatawan internasional mencapai 538.320 pada bulan September: BPS

“Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku merupakan tiga provinsi yang skor IPM-nya dinaikkan dari sedang menjadi tinggi,” kata Setianto.

READ  Triliuner ketiga Indonesia meninggal, meninggalkan total aset sebesar Rp 87 triliun

Ia menambahkan, dua provinsi Indonesia dengan status IPM sangat tinggi adalah Jakarta dengan 81,65 poin, disusul Yogyakarta dengan 80 poin.

Langkah-langkah yang memadai untuk menghadapi pandemi pasca-COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk perluasan cakupan vaksinasi dan relaksasi kegiatan dan kegiatan sekolah, merupakan penyebab peningkatan IPM di Indonesia, katanya.

“Kita bisa melihat pelonggaran (pembatasan kegiatan) dan perluasan cakupan imunisasi menjadi penyebab peningkatan indikator makro Indonesia sebesar 5,72 persen pada triwulan III 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.

Berita Terkait: Pengangguran terbuka turun menjadi 5,86% di bulan Agustus: BPS

Berita Terkait: Semua sektor bisnis melaporkan pertumbuhan di Q3 kecuali Health Care: BPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.