Kementerian Kehakiman menekankan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi

Kementerian Kehakiman menekankan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi

JAKARTA (ANTARA) – Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyoroti peran perempuan dalam agenda G20, khususnya dalam pembangunan ekonomi melalui teknologi.

“Isu ini diangkat untuk menjawab salah satu agenda utama selama kepresidenan Indonesia di forum G20, yaitu transformasi ekonomi digital,” kata Kepala Badan tersebut, Sri Puguh Budi Utami, di sini, Selasa.

G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara yang bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah penting. Indonesia memegang kursi kepresidenan pengelompokan tahun ini.

Peran perempuan dibahas dalam Researcher Talks (OPini) edisi ke-17 dengan motto “Peran Nyata Perempuan dalam Agenda G20: Pembangunan Ekonomi Melalui Teknologi”.

Pemerintah Indonesia telah mendorong para pemimpin semua negara di forum G20 untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi inklusif dengan mempromosikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), katanya.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 64,5 persen pemilik UMKM adalah perempuan.

Dengan demikian, ada potensi luar biasa untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam pemulihan ekonomi global.

Sementara lebih dari separuh pemilik UMKM di Indonesia adalah perempuan, masih ada sekelompok perempuan yang masih kurang memiliki akses yang memadai terhadap keuangan dan ekosistem digital, katanya.

Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan akses teknologi yang dialami perempuan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 masih terdapat kesenjangan akses internet bagi perempuan antara tahun 2016 dan 2019.

Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet wanita adalah 7,6 persen lebih rendah dari rekan-rekan pria mereka. Kesenjangan tersebut menyempit pada tahun 2017, dengan pengguna internet wanita menjadi 7,04 persen lebih sedikit daripada pengguna pria.

READ  Menteri Amali membuka Samota MXGP

Angka itu terus menurun menjadi 6,34 persen pada 2018 dan 6,26 persen pada 2019.

Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk lebih memahami akar permasalahan, tantangan, dan peluang perempuan dalam membangun ekonomi inklusif, kata Utami.

Alhasil, perempuan akan lebih banyak terlibat di berbagai bidang di masa depan, terutama dalam pengembangan dan promosi UMKM di tanah air.

Karena itu, kami mendiskusikan bagaimana kami dapat memberdayakan perempuan dengan meningkatkan akses ke teknologi untuk meningkatkan ketahanan mereka selama pandemi, katanya.

Berita Terkait: Pentingnya Peran Perempuan dalam Mencapai Kerukunan, Kesejahteraan Umat Beragama
Berita Terkait: G20, BDF mengusulkan untuk membangun kemitraan strategis kesetaraan gender
Berita terkait: Digitalisasi dapat memastikan keberlanjutan UMKM yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *