Angkatan Udara Indonesia (TNI-AU) telah mengonfirmasi minatnya untuk mengakuisisi hingga 36 pesawat tempur Boeing F-15EX antara tahun 2021 dan 2024 sebagai bagian dari rencana modernisasi. Panglima TNI-AU Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan kepada media dalam konferensi pers bahwa rencana pengadaan saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan, yang sedang meninjau 36 Dassault Rafales di antara aset lain untuk angkatan darat, laut, dan udara negara. Media lokal juga melaporkan bahwa TNI-AU telah mengalokasikan dana untuk merenovasi semua platform berburu mereka kecuali untuk BAE Systems Hawks mereka.
Dalam presentasi yang diketuai Fadjar, TNI-AU juga memastikan sedang mencari 15 Lockheed Martin C-130J Hercules, dua “angkut kapal tanker multiguna” tak ditentukan, 30 radar untuk pertahanan udara dan kendaraan udara tak berawak untuk melengkapi tiga unit. Ini juga berkaitan dengan pesawat peringatan dini di udara, dan dalam slide presentasi, platform AEW diwakili oleh Saab GlobalEye.
“Mulai 2021 hingga 2021, TNI-AU secara bertahap akan memperoleh berbagai platform pertahanan modern,” kata Fadjar. “Yang terpenting bukan peningkatan [the] Jumlah platform tetapi meningkatkan kemampuan. ”
Tidak adanya Sukhoi Su-35 dari daftar menunjukkan bahwa program Jakarta mungkin telah dikenai sanksi dalam menghadapi Undang-Undang Anti-Musuh AS (CAATSA), yang jika pembelian Sukhoi telah terjadi, Pembatasan atas keberlanjutan yang baru saja diakuisisi Platform AS seperti Boeing AH-64E Apache Guardian dan Lockheed Martin F-16A / B yang diperbarui sebagai bagian dari Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) telah sepenuhnya ditinggalkan.
Di daftar keinginan tentara Indonesia terdapat 32 helikopter angkut Sikorsky S-70 Black Hawk dan empat tiltrotor Bell / Boeing V-22 Osprey.
Komunikator. Pencandu web lepas. Perintis zombie yang tak tersembuhkan. Pencipta pemenang penghargaan
You may also like
-
Taman kanak-kanak di Indonesia yang terkena gempa dibuka kembali dengan bantuan dari Taiwan
-
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan kegagalan UU Cipta Kerja, kata KSPI
-
Saat Indonesia berjuang untuk mendorong melalui hukum pidana baru yang ketat, Senator Markey memimpin rekan-rekannya dalam mendesak Presiden Widodo untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi kebebasan fundamental.
-
Video menunjukkan pengungsi Afghanistan memprotes, bukan “pekerja China” di Indonesia
-
Indonesia Masih Mengingkari Kebebasan Beragama Kepada Minoritas Agama – Akademisi