Indonesia memperkirakan defisit yang lebih besar dan berencana untuk menerbitkan lebih banyak utang

JAKARTA (The Jakarta Post / Asia News Network): Pemerintah berencana menerbitkan lebih banyak utang daripada yang diperkirakan bulan lalu karena kekurangan pendapatan anggaran diperkirakan akan melebar menjelang akhir tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi tahu anggota parlemen pada Senin (Jan.

Menteri tidak memberikan alasan untuk revisi ke atas, tetapi menekankan bahwa angka itu masih di bawah Rp 1,17 triliun yang ditunjukkan dalam anggaran 2021, dengan 150,4 triliun rupee ditarik dari dana APBN tahunan yang tidak terpakai.

“Dalam masa-masa sulit, kami berupaya untuk mengelola anggaran negara dan penerbitan utang secara hati-hati. Sisanya akan kami gunakan untuk mengurangi pinjaman kami tahun ini,” kata Sri Mulyani saat rapat di DPR.

Pemerintah sekarang memperkirakan defisit anggaran sebesar Rs 961,5 triliun, atau 5,82 persen dari PDB, dibandingkan dengan Rs 939,6 triliun, atau 5,7 persen dari PDB, yang diperkirakan pada 20 Juli.

Meskipun defisit lebih besar sebagai persentase dari PDB, Sri Mulyani mengatakan angka itu 1 kuadriliun rupee, atau 5,7 persen dari PDB, lebih rendah dari anggaran negara.

“Persentasenya lebih tinggi karena perkiraan pertumbuhan PDB yang lebih rendah. Meski jumlahnya lebih sedikit, namun persentasenya tetap meningkat,” kata Sri Mulyani.

Menurut materi presentasi kementerian, sejalan dengan defisit yang lebih tinggi, pemerintah juga merevisi perkiraan kekurangan pajak dari perkiraan 53,3 triliun rupee pada Juli menjadi 87,1 triliun rupee pada Senin.

Menurut perkiraan baru, kementerian memperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar 1,14 triliun rupee, atau sekitar 92,9 persen dari target anggaran 2021 sebesar 1,22 triliun rupee.

Sri Mulyani mengatakan perkiraan yang lebih rendah terutama akibat dari berbagai pembatasan aktivitas publik yang diberlakukan pada Juli dan Agustus.

READ  Bisa membangun roket, miliarder Elon Musk sukses mulai bermain video game

“Dampak pembatasan mobilitas publik [implemented in response to] varian delta akan terasa pada paruh kedua tahun ini. [Economic activity] Juli dan Agustus akan terpukul keras oleh varian Delta, yang akan tercermin dalam pemungutan pajak, ”kata Sri Muylani.

Untuk mengimbangi dampak tersebut, pemerintah berencana meningkatkan penerimaan dari sumber lain, yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pajak dan tarif perdagangan internasional.

Penerimaan bukan pajak diperkirakan sebesar Rp 357,2 triliun, sedangkan Rp 233,4 triliun berasal dari pajak dan bea.

Meskipun ada rencana peningkatan pendapatan lain-lain, penurunan penerimaan pajak diperkirakan akan berdampak pada penurunan penerimaan pemerintah secara keseluruhan, dengan total penerimaan mencapai Rp 1,73 triliun atau 99,5 persen dari target. Itu kurang dari 1,76 triliun rupee, atau 101 persen dari perkiraan target bulan lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *