Indonesia ingin memulihkan 600.000 hektar hutan bakau


JAKARTA, (BERNAMA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertujuan untuk memulihkan 600.000 hektar hutan bakau di negara ini pada tahun 2024., Di antara Laporan kantor berita.

“Kami akan menetapkan tujuan kami untuk tiga tahun ke depan. Kami akan merehabilitasi 600.000 hektar (hutan mangrove),” katanya, Selasa di distrik Tana Tleid, Kalimantan Utara.

Hal itu disampaikannya usai melakukan penanaman mangrove bersama duta besar dari beberapa negara dan masyarakat Tana Tnung, katanya.

“Total hutan mangrove kita (luas) 3,6 juta hektare,” ujarnya.

Sesuai Di antara, Jokowi mengatakan upaya perbaikan sedang dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir dari gelombang laut dan intrusi air laut, dan untuk melestarikan habitat spesies, termasuk burung, ikan, kepiting, monyet, dan flora dan fauna lainnya yang hidup di dalam dan sekitar hutan mangrove.

Presiden Indonesia Joko Widodo. FOTO: XINHUA

“Kalimantan Utara memiliki 180.000 hektar hutan mangrove yang akan kita cermati dan rehab,” tambah presiden.

Duta besar yang menanam mangrove bersama Presiden Widodo pada Selasa antara lain Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek dan istrinya; Duta Besar Chili untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandron; Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari; Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz; dan Wakil Duta Besar Brasil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira.

Country Director Bank Dunia, Satu Kahkonen, juga turut ambil bagian.

Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Bupati Tana Tleid Ibrahim Ali.

Sebelumnya, Bakar kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mempercepat rehabilitasi mangrove untuk mereklamasi sekitar 600.000 hektar lahan mangrove pada 2024.

READ  Pikirkan tentang flu biasa, Melaney Ricardo mual, pucat hingga lemas, Tyson mengakui kesalahan diagnosis yang disesalkan

“Ada banyak opsi (untuk akselerasi). Di sisi pemerintah, ada APBN dan APBD. Selain itu, ada dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta inisiatif masyarakat yang luar biasa, misalnya adopsi pohon,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *