Ajudan presiden Indonesia diangkat sebagai ketua partai oposisi, tetapi kerusuhan pecah

JAKARTA: Penasihat tertinggi Presiden Indonesia Joko Widodo ditunjuk sebagai ketua partai oposisi pada Jumat (5 Maret), yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut dipertanyakan oleh anggota Partai lainnya.

Moeldoko, kepala staf presiden, diangkat sebagai pemimpin Partai Demokrat pada kongres luar biasa di provinsi Sumatera Utara, menurut laporan langsung dari penyiar.

Koalisi Jokowi, sebutan presidennya, sudah menguasai 74 persen dari 575 kursi parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya sembilan persen lebih banyak.

Tapi penunjukan Moeldoko itu ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengatakan pada konferensi pers Jumat malam bahwa dia tetap menjadi ketua partai.

Agus, putra pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk dalam kelompok pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.

“Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional itu digelar sejumlah anggota, mantan anggota yang bersekongkol dengan aktor luar,” ujarnya.

Agus mendesak Jokowi untuk tidak mengkonfirmasi penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke penegak hukum.

Pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang diakui negara.

Namun, sejumlah pengamat menilai Jokowi akan diuntungkan jika para eksekutif seniornya yang memimpin partai.

“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintah akan lebih kuat, dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini … Ini memberi pemerintah kebebasan yang sangat besar untuk membentuk politik dan politik kekuasaan,” kata Hendri Satrio, seorang pengamat politik. di Universitas Paramadina, meskipun dia menambahkan bahwa dia tidak dapat memastikan apa yang sah atas hak kepemimpinan orang tersebut.

READ  CMO Allianz Indonesia tentang 3 bahan terpenting untuk menggerakkan jarum CX

Partai Demokrat termasuk di antara partai minoritas yang ingin memblokir undang-undang penciptaan lapangan kerja andalan Jokowi tahun lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *