Aksi Tuntut Pilkades Ulang, Demonstran Sebut Caramming Cacat Hukum

Klikbulukumba.com,BULUKUMBA–Puluhan demonstran menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bulukumba. Mereka menyuarakan dugaan kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Caramming, Kecamatan Bonto Tiro, Bulukumba beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi, Wawan mengaku tuntutan dari massa Desa Caramming terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ingin meminta dinas PMD Bulukumba untuk membatalkan hasil Pilkades karena cacat hukum.

Demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (10/3/2020), massa aksi menggunakan mobil pick up putih sebagai panggung orasi.

“Ada indikasi panitia pemilihan Pilkades itu tidak netral. Pertama tidak adanya saksi dilokasi, panitia melarang adanya saksi di lokasi nanti pada saat perhitungan suara, saksi baru diperbolehkan masuk,” jelas Wawan.

Hasil Pilkades Caramming mengalami penolakan sejumlah pihak lantaran kata Wawan, perolehan suara dari pemilihan terjadi kecurangan. Sebab jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya tidak sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Jumlah yang memilih dengan yang ada di Dusun Toli-toli itu kemudian sangat berbeda, tiga suara itu dihilangkan oleh panitia. Itu yang menjadi pertanyaan kemana tiga suara itu,” sebutnya.

Atas hilangnya tiga kertas suara, ia mengatakan bahwa Pilkades Caramming, Kecamatan Bonto Tiro cacat hukum. Hal tersebut menjadi salah satu alasan agar PMD Bulukumba melakukan pemilihan ulang.

“Kami harap PMD Bulukumba untuk melakukan pemilihan ulang di Desa Caramming terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Kami juga meminta PMD untuk melakukan identifikasi di lokasi,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Bulukumba, Andi Kurniady mengaku pihaknya telah membicarakan permasalahan Pilkades Caramming.

“Kami sudah membicarakan permasalahan ini di tingkat Kabupaten. Untuk itu kami akan melakukan penanganan khusus,” papar Andi Kurniady.

Mengenai polemik tersebut, Andi Kurniady meminta bagi calon kepala desa (Cakades) yang dirugikan agar mempersiapkan diri untuk melakukan gugatan hukum. “Silahkan mempersiapkan bukti kecurangannya,” tutur dia.

Ia pun menghimbau agar masyarakat ikut serta menyiapkan segala bentuk bukti kecurangan. “Karena Pilkades bermasalah akan kami beri waktu selama 30 hari kedepan untuk memperbaiki. Dan kami akan meninjau maupun melihat regulasi yang ada,” pungkasnya.

Advertise

Leave a Reply