Telat, LPJ Dana Desa di Anggap Cacat Administrasi

radioidola

Klikbulukumba.com, UJUNGBULU— Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sumber alokasi dana desa tahun anggaran 2019 tahap III menuai polemik. Pasalnya, penyampaian laporan keuangan dana desa dinilai melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Laporan dana desa seharusnya rampung pada akhir tahun, tanggal 31 Desember 2019. Namun nyatanya, masih ada 87 Pemerintah Desa yang belum memasukkan LPJ.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Marcab LMPI Kabupaten Bulukumba, Ilham Ashari menganggap sikap Dinas PMD kurang tegas dan hanya memberikan surat teguran.

Menurutnya masalah ini sangat serius, mengingat pemerintah desa tidak tertib dalam mengikuti aturan administrasi.”Hal ini sudah dianggap cacat administrasi, mengingat pertanggung jawaban LPJ seharusnya harus rampung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019,” tegasnya, Senin, 6 January 2020.

Ia melanjutkan, hal ini menjadi citra buruk dihadapan masyarakat Bulukumba. Pemkap Seharusnya tegas untuk masalah ini.
“Ini bakalan menjadi citra buruk dimasyarakat, kami juga dapat menduga adanya pembiaran dari pihak Pemkab Bulukumba terhadap cacatnya administrasi yang dilakukan para kepala desa,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) PMD Bulukumba, Andi Kurniadi yang dikonfirmasi melalui Nomor telepon selularnya belum bisa memberikan jawaban terkait hal ini.

“Saya belum bisa memberikan jawaban dek terkait hal ini karena saya belum masuk kantor, belum serah terima jabatan juga”. Ungkapnya

Sedangkan, mantan Kadis PMD Bulukumba, Roslinda yang menandatangani rekomendasi tersebut mengaku itu bukan lagi menjadi urusannya.

“Saya tidak lagi di PMD, coba kita hubungi Kepala Bidang atau Kepala Seksinya. Saya juga lagi diluar kota,” ujarnya.

Leave a Reply